Ponorogo — seputarhukumindonesia.co.id
Kinerja 11 perangkat daerah (PD) di lingkup Pemkab Ponorogo kini terpantau lebih ketat. Sebab, Dinas Komunikasi Informatika (Kominfo) dan Statistik Ponorogo membangun aplikasi yang memungkinkan kepala daerah mengakses capaian kinerja delapan dinas, dua badan, dan RSUD dr Harjono.
Tim ahli dari Universitas Bhayangkara Surabaya (Ubhara) ikut terlibat langsung dalam perancangan sistem informasi manajemen data kinerja pemerintah daerah dalam sebuah dashboard (papan instrumen) tersebut.
‘’Sistem yang dapat menyediakan data serta informasi secara terintegrasi, real time, dan mudah untuk memahami atau membacanya,’’ kata Rektor Ubhara, Anton Setiadji, dalam paparannya, Jumat (8/12/2023).
Data yang diinput operator 11 OPD ini akan terkoneksi langsung dengan bupati dan wakil bupati. dengan tampilan data dan informasi dalam bentuk grafik, tabel, serta peta dalam sekali klik.
Bupati dan wakil bupati dengan cepat dapat memantau perencanaan dan penganggaran; kondisi infrastruktur jalan dan jembatan; tingkat kunjungan wisata; data pendidikan; detail data sektor kesehatan; informasi tentang pasar dan pusat perbelanjaan; serta seluk beluk terkait pertanian, peternakan dan perikanan.
‘’Up date terus ruas jalan beserta statusnya, jumlah pengunjung objek pariwisata, sebaran tanaman di lahan pertanian. Pengguna aplikasi juga dapat menerakan komentar dan meminta tindak lanjut,’’ jelas Anton Setiadji yang mantan Kapolda Jatim itu.
Ke-11 OPD yang terintegrasi dengan dashboard sistem informasi manajemen data kinerja itu adalah Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang); Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD); Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik; Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP); Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora); Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro (Disperdagkum); Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dipertahankan); Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP3A); serta RSUD dr Harjono.
Sementara itu, Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, mengungkapkan pentingnya sinergitas antar OPD dalam pembangunan daerah. Dengan adanya sistem akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta monitoring kinerja pemerintah daerah. Apalagi, Ponorogo memiliki kompleksitas dari sisi populasi dan urusan pemerintahan. ‘’Pantauan sistem kinerja ini sebenarnya tidak lepas dari visi-misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang implementasinya dalam RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah),’’ ungkapnya. (MAHR)
