Sampang, Seputar Hukum Indonesia, –
Komisi I DPRD Kabupaten Sampang menerima audiensi dari Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (PABPDSI) dan BPD Kabupaten Sampang, terkait polemik pergantian Pj Kades di Sampang, Madura JawaTimur. Rabu (17/7/2024).
Penerimaan audiensi tersebut ditemui langsung oleh ketua DPRD Sampang Fadol, Anggota Komisi I DPRD Sampang, Ketua tim Evaluasi Pj Kades beserta anggota, dan DPMD di ruang rapat komisi besar kantor DPRD Sampang.
Mereka datang untuk menyampaikan beberapa aspirasi yang selama ini menjadi keresahan /polemik dikalangan masyarakat bawah.
Berdasarkan hasil pantauan awak media, seluruh perwakilan BPD yang datang dari setiap kecamatan diantaranya, kecamatan Sampang kota, Karang Penang, Omben, Torjun, dan Robatal. Mereka kompak datang ke gedung DPRD Sampang untuk menyampaikan tuntutan yang berupa transparansi kinerja tim evaluasi.
Ketua PABPDSI Kabupaten Sampang Holip menyampaikan, yang menjadi tuntutan masyarakat terhadap tim evaluasi Kabupaten yaitu transparansi nilai Pj kades yang sudah dilakukan pergantian.
Namun, dalam audensi tersebut tidak membuahkan hasil, bahkan nilai tersebut oleh tim evaluasi masih dirahasiakan dengan dalih yang boleh tau hanyalah Pj Bupati Sampang Rudi Arifiyanto.
“ Jadi kami kecewa karena belum ada transparansi bagi kami, harusnya kan nilai itu dibuka kepada kita supaya kita tau nilainya Pj kades yang baru saja diganti itu berapa, supaya jadi pertimbangan apakah layak diganti atau tidak, melalui nilai tersebut, tapi kata tim evaluasi cuma Pj Bupati yang boleh tau,” ujar Holip.
Selain itu, pihaknya akan menindaklanjuti terkait tuntutan yang belum ada keterbukaan dari tim evaluasi tersebut, bahkan PABPDSI akan melakukan rapat lanjutan supaya apa yang diinginkan masyarakat bisa tercapai.
“ Iya, kami akan melakukan rapat lanjutan terkait ini, karena kami belum puas, tunggu saja nanti ya hasilnya seperti apa,” terangnya.
Sementara ketua tim evaluasi Pj Kades Kabupaten Sampang Sudarmanta menyampaikan pihaknya akan menampung segala bentuk tuntutan yang disampaikan pada audiensi tersebut.
“ Kami akan menampung semua aspirasi PABPDSI itu, dan nanti dari hasil notulen, dan mungkin ada revisi perbup dan semacamnya, dan mungkin nanti akan disampaikan oleh DPR,” singkatnya.
Dalam kesempatan yang sama Wakil ketua DPRD Sampang Amin Tirtana sepakat dengan apa yang dilakukan PABPDSI Kabupaten Sampang, apapun yang dilakukan tersebut merupakan sebuah bentuk supaya Sampang ini aman dan kondusif menjelang pilkada.
“ Apa yang kita lakukan ini sesuai dengan kebijakan atau gimanapun kita ingin menciptakan Sampang ini aman dan kondusif karena akhir tahun Sampang ini akan menggelar pilkada,” pungkasnya.
(Dim’s)
