Malang — Seputar Hukum Indonesia
Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mematangkan persiapan pelaksanaan Sekolah Rakyat (SR) yang menyasar anak-anak dari keluarga prasejahtera. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa hingga saat ini, proses validasi lokasi, gedung, dan kesiapan fasilitas terus dilakukan di berbagai daerah.
“Baik yang dari Batu maupun dari Malang, sekarang sudah siap tiga rombongan belajar (rombel). Insya Allah saat diluncurkan, sekolah ini sudah dalam kondisi siap. Beberapa gedung sudah mulai dicat dan direnovasi,” kata Khofifah saat bertemu calon siswa dan orang tua UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak (PPSPA) Kota Batu, Senin (19/5/2025).
Menurut Khofifah, pertemuan hari ini penting karena para orang tua dan calon siswa bisa langsung melihat kondisi sekolah, ruang kelas, dan asrama. Hal ini memberi kepastian dan keyakinan terkait proses pembelajaran yang akan dijalani anak-anak mereka. “Sekarang mereka bisa mengenali, Oh anak saya nanti sekolah di sini, oh ruang kelasnya seperti ini, asramanya seperti ini, sehingga mereka bisa lebih tenang,” tambahnya.
Khofifah juga menjelaskan bahwa proses verifikasi dan visitasi masih terus berlangsung di sejumlah daerah. Beberapa lokasi telah dinyatakan siap, seperti BPSDM di Kota Malang untuk jenjang SMA. Sementara itu, di Blitar jumlah siswa diperkirakan cukup banyak. Di sisi lain, beberapa lokasi seperti Mojokerto telah diverifikasi namun tidak memenuhi syarat.
“Kita terus melakukan proses penyisiran sambil melakukan validasi. Di Surabaya, misalnya, gedung yang disiapkan oleh Unesa sudah melebihi kapasitas. Tapi mereka tetap membantu menyediakan gedung dan asrama karena di Surabaya tidak ada lahan atau gedung milik pemerintah daerah,” jelas Khofifah.
Ia juga mengungkapkan, terdapat perkembangan terbaru mengenai lokasi baru yang bisa dimanfaatkan untuk Sekolah Rakyat. “Setengah jam sebelum saya sampai sini, Gus Ipul menyampaikan ada tambahan gedung baru. Jadi ini masih terus berkembang.”
Salah satu lokasi yang telah disiapkan adalah lahan seluas 9,7 hektare di Kabupaten Malang. Namun karena masih berupa lahan kosong, pembangunan belum bisa selesai pada tahun ini. “Sudah divisitasi oleh PUPR dan Kemensos, tapi karena masih lahan, maka untuk Juli belum bisa digunakan. Tahun depan insya Allah siap,” ujarnya.
Khofifah menegaskan, Pemprov Jatim terus mendorong agar setiap kabupaten/kota dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. “Saya sudah pernah menyampaikan bahwa seluruh 38 kabupaten/kota bisa menyelenggarakan pembelajaran SR, asal ada gedung atau lahan yang siap digunakan,” ucapnya.
Pada tahap awal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan lokasi utama sebagai pelaksana Sekolah Rakyat:
-
UPT PPSPA Batu untuk jenjang SMP, dengan tiga rombongan belajar dan 75 siswa dari Kota Batu dan Kabupaten Malang.
-
BPSDM Kawi, Kota Malang untuk jenjang SMA, dengan tiga rombel dan 75 siswa.
-
SMK Maritim Lamongan untuk jenjang SMA, dengan tiga rombel dan 75 siswa.
-
Lokasi di Pasuruan dan Probolinggo
-
Gedung Unesa Surabaya
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiani, turut memberikan pesan semangat kepada para calon siswa. “Anak-anakku, jangan bersedih jika harus berpisah sementara dari orang tua. Semua ini untuk masa depan kalian. Raihlah cita-cita setinggi langit,” ucapnya.
